• Admin
• 19 Juli 2025

Gandeng Monash University Gelar Diskusi Publik dan Peluncuran Buku, Kabiro Adpim Jatim Ajak Insan Humas Perkuat Kolaborasi Dengan Stakeholder Pentahelix

JAKARTA 15 JULI 2025 — Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Jawa Timur berkolaborasi dengan Monash University menggelar Diskusi Publik dan Peluncuran Buku Inspirasi Humas Jawa Timur bertempat di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Selasa (15/7). Acara ini mengusung tema “Humas Pemerintah: Penjaga Kredibilitas di Tengah Serangan Buzzer.”

Untuk itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim Pulung Chausar menyambut baik kolaborasi ini dan mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk memperkuat sinergi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix. Yaitu antara unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.

“Peran humas kini semakin krusial utamanya dalam menjaga kredibilitas institusi di tengah maraknya serangan informasi negatif dari buzzer. Maka penguatan kolaborasi pentahelix menjadi kunci untuk membangun narasi yang kredibel dan konstruktif,” kata Pulung.

“Dan kami bersyukur dalam kesempatan ini bisa berkolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix. Seperti akademisi dari Monash University, media yang diwakili Kompas.com, pelaku usaha yang diwakili NoLimit, komunitas dalam hal ini Iprahumas Indonesia pada Diskusi Publik ini,” katanya.

Pulung mengungkapkan, serangan buzzer yang terstruktur, sistematis, dan massif berpotensi menciptakan _communication crisis_ jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Humas dituntut untuk tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga menyiapkan strategi proaktif dalam memitigasi terjadi krisis komunikasi dan efektifitas komunikasi publik secara menyeluruh.

“Kami nyaris mengalami krisis komunikasi saat narasi negatif yang tidak berdasar disebarluaskan oleh buzzer. Dalam kondisi seperti itu, keterlibatan stakeholder pentahelix sangat penting untuk menjadi jembatan klarifikasi dan edukasi publik,” katanya.

Pulung juga menyoroti tantangan besar yang muncul ketika informasi kebijakan tidak tersampaikan dengan utuh ke masyarakat. 

“Kredibilitas humas sangat berpengaruh terhadap citra dan legitimasi insititusi masing-masing,” jelasny.

Sementara itu, Co-Director Monash Data and Democracy Research Hub Derry Tantri Wijaya mengatakan, pihaknya telah banyak bekerja sama dengan berbagai lembaga dan institusi dalam memonitoring sosial media.  

"Kita juga banyak mengerjakan sosial media tentang tata kelola hingga panduan sosial media di lingkungan pemerintahan," tegasnya. 

Co-Director Monash Data and Democracy Research Hub Ika Karlina Idris juga menyebut bahwa pihaknya telah banyak melakukan analisis analisis media sosial. Orkestrasi dalam pemantauan media sosial di semua platform terus dilakukan. 

Untuk itu sebagai pelaku komunikasi publik di pemerintah daerah, peran humas harus mampu mengidentifikasi isu hingga menetapkan agenda setting. 

"Kita sebagai humas pemerintah harus bisa bertarung dengan para Media yang juga telah memiliki agenda-agenda informasi yang diinginkan oleh publik atau masyarakat," jelasnya. 

"Saya berpesan ketika akan menyampaikan sebuah kebijakan kepala daerah humas harus cakap dalam mengkomunikasikan kebijakannya," imbuhnya. 

Disisi lain, Editor in Chief Kompas.com Amir Sodikin menjelaskan, saat ini media sedang bertarung melawan Buzzer, Influencer, bot dan alogoritma. Pertarungan nyata melawan berbagai jenis buzzer merupakan ancaman dan teror nyata untuk kerja kerja jurnalistik. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Materi Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim Zainal Muttaqin menyoroti pentingnya pendekatan lokal dan kolaboratif, dengan mengaktifkan stakeholder pentahelix yang mencakup unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media agar pesan kebijakan tersampaikan secara utuh dan tidak terdistorsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan komunikasi yang berbeda. Maka dari itu, perlu orkestrasi komunikasi seperti yang sering digaungkan Gubernur Jatim Khofifah agar humas tidak hanya menjadi corong informasi, tetapi juga menjadi komunikator yang dekat dengan masyarakat,” jelasnya.

Zainal juga mengangkat kembali peran historis Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dulu terbukti efektif dalam menjangkau kelompok masyarakat di pedesaan dan wilayah terpencil. Menurutnya, pendekatan KIM bisa diadaptasi ulang sesuai konteks daerah untuk menyampaikan informasi secara lebih personal dan tepat sasaran.

“Pola pendekatan yang efektif terus dilakukan Pemprov Jatim dengan menggandeng seluruh stakeholders pentahelix guna memitigasi serangan buzzer dan memperkuat komunikasi publik,” tambahnya.

Diskusi ini turut menghadirkan narasumber lain antara lain Pranata Humas Kementerian ESDM RI Thoriq Ramadani serta CEO NoLimit Indonesia Aqsath Rasyid Naradhipa.  

Para panelis sepakat bahwa tantangan komunikasi ke depan akan semakin kompleks, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.